Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal sebagai pusat pendidikan dan pariwisata dengan banyak kampus dan destinasi menarik. Banyak lulusan kampus yang memilih menetap di kota Yogyakarta untuk bekerja. Namun, benarkah UMR di Yogyakarta begitu rendah?

UMR, atau yang kini disebut Upah Minimum Provinsi (UMP), merupakan standar upah minimum yang berlaku di tingkat provinsi. Berdasarkan keputusan pemerintah DIY pada Januari 2023, UMP untuk tahun 2023 di Yogyakarta adalah sebesar Rp 1.981.782. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,65% dibandingkan dengan UMP tahun 2022, yang sebelumnya Rp 1.840.915.

Adapun untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah sebagai berikut:

• Kota Yogyakarta: Rp 2.324.775,50
• Kabupaten Sleman: Rp 2.159.519,22
• Kabupaten Bantul: Rp 2.066.438,82
• Kabupaten Kulon Progo: Rp 2.050.447,15
• Kabupaten Gunungkidul: Rp 2.049.266.

Dalam perbandingan dengan kota-kota lain seperti Bandung dengan UMK Rp 4.048.462,69 dan Semarang dengan UMK Rp 3.060.348,78, kota Yogyakarta memiliki UMK yang lebih rendah.

Dr. Hempri Suyatna, S.Sos., M.Si., Dosen di FISIPOL dan peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, mengemukakan beberapa alasan mengapa Yogyakarta memiliki Upah Minimum Provinsi yang rendah. Salah satunya adalah ketersediaan lapangan kerja yang terbatas di Yogyakarta. Hal ini menyebabkan persaingan antarperusahaan dalam merekrut tenaga kerja tidak begitu ketat.

“Dampaknya, upah yang ditawarkan juga tidak tinggi. Di sisi lain, standar hidup yang layak di Jogja tidak tinggi, sehingga ini berpengaruh pada upah yang rendah,” ujar beliau.

Hempri menyatakan bahwa Yogyakarta bukanlah kota industri. Namun, peningkatan standar kesejahteraan buruh di Yogyakarta tetap penting untuk diperhatikan. Meskipun beberapa bahan kebutuhan pokok memiliki harga yang terjangkau, namun dalam konteks tertentu, harga tanah di Yogyakarta termasuk tinggi. “Ini juga harus diperhatikan,” tambahnya.

Meskipun indeks kebahagiaan di Yogyakarta tergolong tinggi di Indonesia, Hempri menekankan pentingnya aspek UMR dalam meningkatkan daya beli masyarakat. Upah minimum yang lebih tinggi dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

“Jika UMR sulit untuk dinaikkan, aspek jaminan sosial bagi buruh juga harus diperhatikan, sehingga tetap memberikan kenyamanan bagi mereka,” tegasnya.

Hempri juga mencatat bahwa suasana kota Yogyakarta yang kental dengan filosofi Jawa memberikan kontribusi pada suasana kesejahteraan yang berbeda dengan kota-kota lain. Bagi sebagian masyarakat di Yogyakarta, terutama yang tinggal di pedesaan, aspek kesejahteraan juga dianggap dari sudut pandang subjektif. “Artinya, sejahtera tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga dengan kehidupan yang harmonis, persatuan, dan ketenangan,” ungkapnya.

Namun, Hempri tetap menegaskan bahwa kesejahteraan buruh harus ditingkatkan. Salah satu cara adalah dengan memperkuat jaminan sosial mereka, seperti BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, serta jaminan-jaminan sosial lainnya sesuai kemampuan perusahaan.

Sementara itu, dalam merespon banyaknya lulusan kampus di Yogyakarta yang memilih bekerja di kota ini, Hempri menekankan bahwa hal ini tidak hanya terkait dengan UMP semata. Menurutnya, penting untuk memilih pekerjaan sesuai dengan passion, bukan hanya berfokus pada gaji tinggi. Bekerja sesuai dengan passion akan meningkatkan semangat dan etos kerja.